Untuk Pemimpin Indonesia Yang Anti Narkoba Pada Pemilu 2019

By : BingkaiWarta - BingkaiWarta, 2019-04-01 13:39:38+07

Untuk Pemimpin SS.jpg

Novy Khusnul Khotimah.

 

Kuningan – Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun politik, karena sebentar lagi akan dilaksanakan pesta demokrasi yaitu pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019. Pelaksanaan ini telah ditetapkan pada 17 April 2019 proses Pemilu serentak 2019 yang akan memilih anggota DPRD II, DPRD I, DPR RI, DPD dan pasangan calon pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Dengan kata lain, satu pemilih harus mencoblos 5 kertas suara dengan kandidat yang berbeda-beda.

Pemilu serentak ini merupakan ajang bagi para kandidat untuk menyampaikan visi dan misinya kepada rakyat demi Indonesia yang lebih baik. Disisi lain juga menjadi wahana bagi rakyat untuk memilih pemimpin  yang diharapkan dapat melakukan perubahan lebih baik untuk beberapa tahun kedepan dalam satu periode kepemimpinan. Oleh sebab itu, ada baiknya rakyat mengetahui sepak terjang / track record pengalaman dan prestasi pemimpin agar dapat menentukan pilihan sesuai harapan.

Dalam sudut pandang BNN (Badan Narkotika Nasional), pentingnya memilih pemimpin yang mempunyai perhatian besar terhadap penanggulangan narkoba adalah suatu keharusan. Narkoba merupakan salah satu kejahatan yang tak kalah berbahaya dengan terorisme bahkan merupakan induk dari semua kejahatan. Dengan memilih pemimpin yang peduli pada masalah narkoba, harapan mewujudkan Indonesia yang lebih baik ada di depan mata.

 

Penanggulangan Narkoba Oleh Presiden Indonesia Dari Masa Ke Masa

 

  • Presiden Sukarno (1945-1967)

Pada masa kepemimpinan Presiden Sukarno, Indonesia sedang sibuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia terutama dari agresi-agresi militer Belanda yang belum rela melepaskan jajahannya. Tidak cukup sampai disitu, masalah perbaikan ekonomi sangat menguras perhatian pemerintah. Berdasarkan catatan sejarah, belum ada kasus dan penanggulangan narkoba pada masa pemerintahan  Presiden Sukarno.

 

  • Presiden Suharto (1967-1998)

Dimulai pada masa pemerintahan Presiden Suharto inilah Indonesia memiliki pijakan aturan tentang penanggulangan narkoba. Melalui Instruksi
Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intellijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, dan pengawasan orang asing. Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Bakolak Inpres) adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Dari BAKIN ini menjadi cikal bakal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976.Tahun 1997 Pemerintah Indonesia dan DPR RI mengesahkan dua peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan bahaya Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

 

 

  • Presiden BJ. Habibie (1998 - 1999)

Presiden BJ.Habibie merupakan seorang yang jenius dengan prestasi saat masa jabatannya mampu menekan nilai rupiah terhadap dolar dari 14.800 per USD 1, menjadi Rp 7.000 jelang akhir masa pemerintahannya. Meski demikian, karena masa jabatan yang cukup singkat penanggulangan terhadap masalah narkoba olehnya tidak terlihat kentara dimata publik.

 

  • Presiden Abdurrahman Wahid (1999 – 2001)

Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dapat dikatakan sebagai titik mulai tegasnya pemerintah terhadap penanggulangan narkoba. Hal tersebut dipicu oleh krisis moneter 1998 yang membuat peredaran narkoba semakin berbahaya sehingga Undang-Undang yang ada sebelumnya dijadikan rujukan oleh beliau untuk mengeluarkan  Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional atau disingkat BKNN. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan Narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. BKNN secara ex-officio diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). 

           

  • Presiden Megawati (2001 – 2004)

Pada tahun 2002 di masa pemerintahan Presiden Megawati melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya serta TAP MPR No. VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI tahun 2002 maka pada tanggal 22 Maret 2002 Badan Koordinasi Nasional (BKNN) diubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan memiliki 25 anggota dari departemen dan lembaga pemerintah terkait.Kapolri selaku ketua Ex Officio bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

  • Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004 – 2014)

Tidak cukup pembentukan BNN di tigkat pusat, pada masa pemerintahan SBY mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK/Kota), yang memiliki kewenangan operasional melalui Anggota BNN/BNP/BNK/Kota dengan instansi terkait. Adapun pertanggungjawaban masing-masing adalah sebagai berikut: BNN bertanggung jawab kepada Presiden, BNP kepada Gubernur dan BNK/Kota kepada Bupati/Walikota, secara organisatoris institusi tersebut tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal. Serta penyempurnaan UU yang digodok bersama DPR yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

 

 

  • Presiden Joko Widodo (2014 – Sekarang)

Saat Presiden Joko Widodo menjabat telah mengeksekusi mati narapidana narkoba sebanyak 18 orang, lebih banyak daripada era Presiden SBY yang mengeksekusi 16 orang. Disisi lain, berdasarkan data dari BNN menyatakan dari 99 jaringan pada tahun 2017 telah terputus menjadi 83 jaringan. Hal ini disinyalir adanya korelasi antara eksekusi mati dengan penurunan sindikat karena adanya efek jera.

 

Negara-Negara  yang Keras Pada Narkoba

 

Data dari BBC, Paling tidak 35 negara di dunia menerapkan hukuman mati terkait pelanggaran narkoba, termasuk dua negara besar - India dan Amerika Serikat. Dari tahun 2015 sampai 2017, hukuman mati karena pelanggaran narkoba dilakukan paling tidak pada lima negara: Cina, Iran, Arab Saudi, Indonesia dan Singapura. Menurut World Drug Report 2018, yang diterbitkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dari bulan Januari 2015 dan Desember 2017, paling tidak 1.320 orang diketahui dihukum mati karena pelanggaran narkoba. Di Iran saja diketahui telah dilakukan 1.176 hukuman mati. Angka keseluruhan tidak memasukkan Cina karena kelangkaan data yang dapat dipercaya. Tetapi meskipun hukuman keras diterapkan industri narkoba skalanya tetap meningkat, menurut World Development Report 2018 (2018 WDR) dan banyak negara berjuang mengatasi krisis ini.

 

 

Negara-Negara  Lumpuh  Karena Narkoba

Narkoba pada dasarnya isu yang besar karena tidak bisa hanya dipandang sebagai materi obat atau racun biasa. Narkoba  berperan besar dalam politik karena efeknya yang merugikan . Perlu kita ketahui bersama bahwa sejarah telah membuktikan bahwa banyak negara telah hancur oleh narkoba, diantaranya :

 

  1. Tiongkok / Cina

Pada tahun 1839 sampai 1842, terjadi perang candu yang dilakukan Inggris terhadap Tiongkok. Akibatnya, Inggris menang dan memaksa Tiongkok untuk menandatangani perjanjian yang isinya di antaranya penyerahan Hongkong untuk menjadi tanah jajahan Inggris. Mulai tahun 1842-1997 menjadi wilayah persemakmuran Inggris yang bernama British Hongkong.

 

  1. Afghanistan

Afghanistan saat ini merupakan masyarakat yang dihancur-leburkan oleh perdagangan narkoba dari atas sampai ke lapisan masyarakat bawah. 90 persen perdagangan narkoba dunia berasal Afghanistan. Itupun yang menikmati keuntungannya bukan Afghanistan. Karena Afghanistan sendiri sebagai bagian dari jaringan global perdagangan obat bius, jika dihitung dalam nilai dolar, hanya mendapat keuntungan 10 persen dari total keuntungan perdagangan global obat bius.

 

  1. Negara-Negara Amerika Latin

Walau belum sampai hancur, namun sistem masyarakat di Meksiko telah dikuasai oleh kartel atau gembung narkoba. Kartel  membayar hakim, polisi, politisi, dan pejabat lainnya menggunakan keuntungan obat bius yang sangat besar, yang diperkirakan pemerintah AS bernilai puluhan miliar dolar setahun. Kartel dari meksiko ini tidak hanya menjual untuk negaranya tapi juga Amerika Serikat , Kanada , dan telah berjejaring secara Internasional. Selain Meksiko, Chili juga punya masalah berat memerangi perdagangan narkoba, penyalahgunaan dan kecanduan narkoba dan alkohol. Sementara sebagian besar budidaya dan pembuatan obat terjadi di seberang perbatasan di Bolivia atau Peru atau di pantai di Kolombia, Chili memiliki angka penyalahgunaan zat yang  tertinggi daripada sebagian besar negara-negara lain.

Narkoba Masalah Dunia

Hal yang patut kita ketahui bahwa menurut World Health Organisation (WHO), 275 juta orang di dunia, sekitar 5,6% penduduk dunia dari umur 15 sampai 64 tahun pernah menggunakan narkoba paling tidak satu kali pada tahun 2016. Sekitar 31 juta pengguna narkoba menderita penyakit karena penggunaan narkoba. Sekitar 450.000 meninggal karena penggunaan narkoba pada tahun 2015. Berdasarkan perkiraan UNODC, produksi opium dunia meningkat 65% dari dari 2016 ke 2017, menjadi 9.500 ton karena peningkatan besar-besaran produksi di Afghanistan, yang memasok lebih dari 8.100 ton kebutuhan dunia.

Di Indonesia meski jaringan telah berkurang, namun prevalensi penyalahguna narkoba menurut data BNN dan LIPI masih mengkhawatirkan karena terjadi peningkatan yaitu 1,77 persen pada tahun 2017 naik menjadi 2,1 persen. Terdaapt 4,2 juta penduduk Indonesia penyalahguna narkoba. Dari total pengguna narkoba tersebut, mayoritas adalah pekerja (59%), disusul pelajar (24%) dan populasi umum (17%). Secara ekonomipun narkoba tidak bisa dipandang sebelah mata karena telah menimbulkan banyak kerugian  ekonomi maupun sosial mencapai Rp 84,7 triliun pertahun.

 

Harapan Untuk Para Pemimpin Yang Memenangkan Pemilu 2019

Harapan untuk serius memberantas narkoba tentu tidak hanya tertuju bagi calon presiden yang akan maju bersaing yaitu pasangan Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi, melainkan juga calon anggota DPRD II, DPRD I, DPR RI, DPD.  Meski tidak menjadi isu eksplisit dalam debat capres dan cawapres dari putaran satu sampai putaran keempat, bagaimanapun narkoba juga merupakan permasalahan penting yang tak kalah daruratnya dengan persoalan yang sejenis yaitu terorisme, HAM, pertahanan keamanan.  Narkoba adalah jenis perang modern yang tidak perlu biaya berat, cukup mengirim saja kesuatu negara setelah rakyatnya kecanduan, maka akan mudah bagi asing untuk mengambil alih negara itu. Ini sudah dianggap proxy waratau kejahatan antar negara karena teridiri dari berbagai jaringan internasional.

Siapapun pemimpin yang berhasil memenangkan Pemilu 2019 baik dari tingkat DPRD II, DPRD I, DPR RI, DPD hingga Presiden memiliki sikap keras untuk perang melawan narkoba baik melalui kebijakan politik maupun implementasi di lapangan. Pemimpin yang mampu mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu bersama pemerintah meemberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemimpin yang memiliki kekuatan juga untuk menggalang kerjasama dengan negara-negara lain untuk turut berupaya mencegah penyelundupan narkoba ke dalam NKRI agar tidak dikonsumsi dan menghancurkan kesehatan dan masa depan anak bangsa Indonesia. (NK)

 

Penulis : Novy Khusnul Khotimah, Penyuluh BNNK Kuningan / Mahasiswa S2 UGM.

7 months ago, by BingkaiWarta
Category : BERITA PILIHAN, ARTIKEL

Kontak Informasi BingkaiWarta.com

Redaksi : redaksi[at]bingkaiwarta.com
Iklan : iklan[at]bingkaiwarta.com











Berita Terkini

Categories