380
Monday, 19 April 2021 16:13 (3 minggu yang lalu)    Tulis Komentar

Usulan Tunjangan Anggota DPRD "Menyakiti" Rakyat

Usulan Tunjangan Anggota DPRD "Menyakiti" Rakyat

Bingkaiwarta, KUNINGAN - Keinginan Yang Terhormat Wakil Rakyat Kabupaten Kuningan untuk melambungkan tunjangan perumahan dan transportasi walau menurut keyakinan mereka (Legislatif) sudah sesuai aturan serta tidak melanggar aturan perundang-undangan yang ada, namun dikhawatirkan dapat lebih "menyakiti" rasa keadilan masyarakat yang saat ini sedang dalam kesusahan akibat adanya pandemi Covid 19.
 
Hal tersebut diungkapkan oleh Pengamat Kebijakan Daerah, Sujarwo atau lebih dikenal dengan sebutan Mang Ewo kepada bingkaiwarta.com, Senin (19/4/2021).
 
Dikatakan Mang Ewo, yang lebih mengherankan munculnya usulan yang diklaim sudah berdasar pada hasil kajian Tim Apresial dari Unpas Bandung seakan tidak mau peduli dengan kondisi keuangan Pemkab Kuningan yang saat ini tengah melakukan refocusing anggaran hampir 35% pada semua SKPD. 
 
"Ini tak dipungkiri pula, ketika keinginan mengkatrol angka tunjangan perumahan dan transportasi anggota Legislatif yang digaungkan saat berlangsung evaluasi terhadap kerja Bupati, dapat memunculkan asumsi negatif dari masyarakat bahwa akan terjadi saling "sandera" kebijakan antara evaluasi dengan realisasi tuntutan kenaikan tunjangan," jelasnya.
 
Perlu diketahui, data yang beredar tahun 2020 tunjangan perumahan per bulan setiap anggota DPRD Kuningan sudah mencapai Rp.11 juta, Wakil Ketua DPRD Rp.13 juta, Ketua DPRD Rp.15 juta. Sementara ditahun 2021 Anggota DPRD naik menjadi Rp.13 juta, Wakil Ketua DPRD Rp.16 juta dan Ketua DPRD Rp.20 juta. Angka itu ternyata masih diusulkan naik untuk Anggota DPRD Rp.23 juta, Wakil Ketua dan Ketua DPRD Rp.26 juta. (Abel Kiranti)
Mang ewo Legislatif Tunjangan menyakiti rakyat kuningan

Komentar

Berita Terkait